Cirebon, Mediacahyu — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan program beasiswa bagi siswa SMA dan SMK swasta tetap direalisasikan pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Namun hingga awal Februari ini, alokasi anggaran tersebut belum tercantum secara eksplisit dalam APBD Jawa Barat 2026.
Pemerintah masih menunggu data pasti calon penerima beasiswa.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan anggaran beasiswa akan dimasukkan melalui mekanisme pergeseran APBD 2026, setelah data jumlah siswa tidak mampu di sekolah swasta tersedia.
Data tersebut baru dapat dihimpun setelah proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026/2027 berjalan.
“Mulai belajarnya itu kan nanti bulan Juni–Juli. Jadi hari ini belum bisa mendapat update data jumlah siswa kelas 1 tidak mampu di sekolah swasta tahun ajaran 2026/2027,” kata Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, di kutip, Jum’at, 6 Februari 2026.
Menurut KDM, kepastian data menjadi dasar utama penyusunan anggaran agar beasiswa tepat sasaran. Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin menetapkan angka bantuan berbasis perkiraan yang berisiko salah alokasi.
Namun,penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab kegelisahan DPRD Jawa Barat.
Komisi V DPRD sebelumnya menyoroti belum adanya pos anggaran khusus beasiswa bagi siswa miskin SMA dan SMK swasta dalam dokumen APBD 2026.
DPRD meminta pemerintah provinsi segera melakukan pergeseran anggaran agar akses pendidikan siswa kurang mampu di sekolah swasta tetap terjamin.
Perdebatan ini menyoroti problem lama kebijakan pendidikan di Jawa Barat yakni keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang belum sepenuhnya diimbangi dengan jaminan pembiayaan bagi siswa miskin di sekolah swasta.
Penundaan penguncian anggaran dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi sekolah dan orang tua saat tahun ajaran baru.
Pemda Provinsi Jawa Barat menyiapkan total anggaran beasiswa siswa miskin SMA dan SMK swasta pada 2026 sebesar Rp218 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas Rp150 miliar untuk beasiswa operasional sekolah swasta dan Rp68 miliar untuk beasiswa personal siswa.
Dengan waktu yang terus bergulir dimana tahun ajaran baru sudah dimulai, realisasi beasiswa ini akan menjadi ujian komitmen pemerintah daerah dalam memastikan hak pendidikan siswa miskin tidak terjebak dalam tarik-ulur administrasi dan data.
Kalau mau, saya bisa bikin versi super-ringkas 250 kata, atau angle lebih kritis ke politik anggaran DPRD–Pemprov.
