Kuningan, Mediacahayu — Pemerintah Kabupaten Kuningan menaruh taruhan besar pada ekonomi desa.
Tahun ini, anggaran sekitar Rp76 miliar digelontorkan sebagai penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memperkuat program ketahanan pangan berbasis desa di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan.
Kepala DPMD Kabupaten Kuningan, Budi Alimudin, mengatakan dana tersebut difokuskan untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan lokal, sekaligus menggerakkan roda ekonomi desa secara berkelanjutan.
“Pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp76 miliar sebagai penyertaan modal BUMDes untuk program ketahanan pangan desa,” kata Budi di Kutip Senin (19/1)
Skema ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Kuningan dalam memperkuat fondasi ekonomi desa.
Melalui Badan Usaha Milik Desa, pemerintah daerah berharap nilai tambah sektor pangan tidak lagi bocor ke luar desa, tetapi berputar di tingkat lokal—menyerap tenaga kerja dan menumbuhkan pendapatan asli desa (PADes).
Dampak awal mulai terlihat. Di Desa Jagarana, misalnya, BUMDes setempat mampu menyerap 487 tenaga kerja dan menyumbang PADes Rp587 juta pada tahun berjalan.
“Kurang lebih 120 orang di Desa Jagara mengembalikan kartu PKH atau BPNT, dan pada awal tahun ini sudah ada 21 orang lagi yang melakukan hal yang sama,” ujar Budi, menandai berkurangnya ketergantungan warga pada bantuan sosial.
Contoh lain datang dari Desa Cirahayu. Pengelolaan unit usaha padi di lahan dua akre—sekitar 8.093 meter persegi—mencatatkan pendapatan Rp196 juta dari modal awal Rp200 juta.
Capaian ini memperlihatkan efisiensi pengelolaan sekaligus prospek replikasi model usaha pangan desa.
Tak berhenti di BUMDes, pemerintah daerah juga mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Hingga kini, 376 desa dan kelurahan telah memiliki koperasi berbadan hukum.
“Pembentukan koperasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Penguatan Ekonomi Desa,” kata Budi.
DPMD bersama perangkat daerah terkait memfasilitasi musyawarah desa hingga legalitas koperasi, termasuk dukungan aset.
“Kami membantu penyediaan lahan, baik aset desa, aset pemerintah daerah, provinsi, maupun aset lainnya,” tuturnya.
Dengan kombinasi BUMDes dan koperasi, Pemkab Kuningan berharap ketahanan pangan tak hanya menjaga pasokan, tetapi juga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi desa.***
