Jakarta, Mediacahayu — Langkah pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membeli saham perusahaan ojek online (ojol) menandai babak baru intervensi negara di sektor ekonomi digital. Kebijakan ini diarahkan untuk menekan potongan komisi aplikator yang selama ini dinilai memberatkan pengemudi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan akuisisi sebagian saham aplikator menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan internal perusahaan, terutama terkait pembagian pendapatan.
“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan,” kata Dasco di kutip Mediacahayu dari Antara, Sabtu 2 Mei 2026.
Menurut Dasco, perubahan tidak akan terjadi secara instan. Namun, dengan keterlibatan negara sebagai pemegang saham, penyesuaian sistem dan kebijakan akan berjalan bertahap.
Langkah ini berkelindan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Regulasi tersebut secara eksplisit memangkas potongan aplikator menjadi maksimal 8 persen.
Dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Prabowo menegaskan sikapnya terhadap skema bagi hasil di sektor transportasi daring.
“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” ujarnya.
Ia menilai, skema yang berlaku saat ini belum mencerminkan keadilan bagi pengemudi ojol yang menghadapi risiko tinggi di jalan. Kebijakan ini, kata dia, merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap pekerja sektor informal digital.
Di sisi lain, isu hubungan kerja antara aplikator dan pengemudi masih menjadi pekerjaan rumah. Dasco menyebut status kemitraan tersebut masih dalam tahap simulasi kebijakan. Pemerintah berjanji melibatkan komunitas dan organisasi pengemudi dalam proses perumusan.
“Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk,” kata Dasco.
Masuknya Danantara ke dalam struktur kepemilikan aplikator mencerminkan pendekatan baru pemerintah: tidak sekadar regulator, tetapi juga aktor ekonomi. Model ini membuka ruang kontrol lebih besar terhadap platform digital, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang batas intervensi negara dalam mekanisme pasar.
Bagi pengemudi, penurunan komisi menjadi 8 persen berpotensi meningkatkan pendapatan bersih. Namun, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi teknis di level aplikator—termasuk transparansi tarif, insentif, dan algoritma penentuan order.
Dengan kata lain, masuknya negara belum tentu otomatis menyelesaikan persoalan struktural di ekosistem gig economy. Namun setidaknya, arah kebijakan kini mulai bergeser: dari sekadar pengawasan, menuju keterlibatan langsung dalam distribusi nilai ekonomi digital.
