Cirebon, Mediacahayu — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 Bank bjb digelar di Bale Pakuan, Selasa (28/4/2026), dalam suasana yang tampak formal—namun menyimpan pesan keras dari pemegang saham pengendali.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak sekadar merestui susunan direksi dan komisaris baru; ia memasang target yang sulit ditawar.
“Saya merekomendasikan orang-orang dalam bjb yang menurut saya memiliki integritas,” ujar Dedi—yang akrab disapa KDM—di sela RUPS dalam keterangan resminya, Kamis 30 April 2026.
Pernyataan itu terdengar normatif. Namun jika ditarik ke konteks kinerja, ini adalah sinyal: era kompromi sudah lewat.
5 Catatan Kritis dari RUPS bjb 2025
1. Aset Jumbo, PR Lebih Besar
Bank bjb menutup 2025 dengan total aset Rp221,3 triliun—terbesar di antara BPD. Angka ini impresif, tapi juga memperbesar ekspektasi pasar: pertumbuhan tak lagi cukup, kualitas jadi penentu.
2. Efisiensi Jadi Kata Kunci
KDM secara eksplisit menyorot biaya operasional. Artinya, ruang pemborosan harus dipangkas. Di tengah tekanan suku bunga dan kompetisi bank digital, efisiensi bukan opsi—melainkan syarat bertahan.
3. Dividen Harus Naik, Bukan Stagnan
Sebagai bank daerah, bjb adalah “mesin fiskal” bagi pemda. Kenaikan dividen jadi tuntutan politik sekaligus ekonomi.
4. Kredit Berkualitas, Bukan Sekadar Tumbuh
Pertumbuhan kredit tanpa kontrol risiko hanya menunda masalah. KDM menekankan perbaikan kualitas kredit—indikasi kekhawatiran atas potensi NPL di tengah ketidakpastian ekonomi.
5. Dana Pihak Ketiga Jadi Medan Tempur
DPK yang kuat berarti likuiditas sehat. Tapi di era fintech dan bank digital, mempertahankan dana murah (CASA) semakin sulit.
Susi Pudjiastuti: Simbol Integritas atau Taruhan Politik?
Nama Susi Pudjiastuti mencuat dalam rekomendasi KDM untuk jajaran komisaris. Figur yang dikenal tegas ini dinilai punya kapasitas memberi perspektif independen.
“Menurut KDM, Susi Pudjiastuti memiliki kapasitas dalam memberikan nasihat kepada Gubernur dalam pengambilan keputusan.”
Namun pertanyaannya: apakah kehadiran figur kuat di komisaris cukup untuk mengubah kultur korporasi? Atau justru berisiko menjadi simbol tanpa daya eksekusi?
Antara Kinerja dan Tata Kelola
RUPS juga mengesahkan laporan tahunan, penggunaan laba bersih, penunjukan akuntan publik, hingga pembaruan rencana aksi pemulihan. Secara administratif, semua berjalan sesuai jalur.
Tapi substansinya ada di sini:
apakah direksi baru mampu menyeimbangkan ekspansi bisnis dengan tata kelola yang ketat?
Karena dalam sejarah banyak BPD, problem utamanya bukan pada strategi—melainkan disiplin eksekusi.
Ujian 2026: Lebih dari Sekadar Angka
Dengan fondasi aset besar dan dukungan pemegang saham kuat, bjb memasuki 2026 dalam posisi “siap melompat”. Namun tekanan datang dari berbagai arah:
Disrupsi digital perbankan
– Kompetisi dana murah
– Risiko kredit pasca perlambatan ekonomi
– Tuntutan transparansi publik
KDM sudah menetapkan arah. Sekarang bola ada di tangan direksi dan komisaris baru.
RUPS 2025 bukan sekadar pergantian nama di struktur organisasi. Ini adalah ujian kredibilitas.
Jika target KDM tercapai—efisiensi naik, dividen meningkat, kredit sehat—bjb bisa mengukuhkan diri sebagai BPD paling kompetitif di Indonesia.***
