Bandung, Mediacahayu – Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka peluang mengambil alih pengelolaan Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung jika Pemerintah Kota Bandung tak kunjung menentukan pengelola baru. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut hingga kini proses penentuan pengelola masih tertahan karena berbagai pertimbangan hukum.
Menurut Dedi, Pemkot Bandung masih melakukan proses seleksi atau “audisi” terhadap sejumlah lembaga yang berminat mengelola kawasan konservasi tersebut. Namun, hingga Rabu, 6 Mei 2026, keputusan final belum juga diambil.
“Berdasarakan laporan dari Dinas Kehutanan Jabar kemarin, katanya sampai sekarang belum bisa diambil keputusan, karena ragam pertimbangan termasuk pertimbangan hukum,” ujar Dedi di kutip Kamis 7 Mei 2026.
Dedi mengungkapkan, Pemkot Bandung meminta tambahan waktu selama satu bulan kepada Kementerian Kehutanan untuk menentukan pihak yang dianggap layak mengelola Bandung Zoo.
Namun jika dalam waktu tersebut tak ada keputusan, Pemprov Jabar siap turun tangan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah itu, kata dia, bukan demi mengejar keuntungan bisnis.
“Provinsi melalui BUMD menjadi pengelola Kebun Binatang bukan untuk tujuan bisnis, tapi tujuannya untuk menyelamatkan pegawai dan konservasi,” kata Dedi.
Ia menilai kawasan Bandung Zoo masih memiliki potensi besar untuk dipertahankan sebagai ruang konservasi dan edukasi di tengah Kota Bandung. Dedi juga menyoroti kondisi lingkungan kawasan yang masih terjaga.
“Karena itu kawasan sangat baik, tertata kemudian hutan-hutannya relatif baik, pohon-pohonnya masih besar,” pungkasnya.
Wacana keterlibatan Pemprov Jabar dalam pengelolaan Bandung Zoo langsung memantik perhatian publik. Selain menyangkut nasib pegawai, keberlanjutan satwa dan fungsi konservasi menjadi sorotan utama di tengah polemik pengelolaan kebun binatang legendaris tersebut.***
