Jakarta, Mediacahayu — Pemerintah mengambil langkah tak lazim di tengah gejolak pasar global. Saat harga pupuk dunia melonjak, Presiden Prabowo Subianto justru memangkas harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kebijakan ini sebagai respons cepat terhadap ancaman krisis pupuk global yang mulai menekan banyak negara.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” kata Amran, dikutip Selasa, 5 Mei 2026.
Langkah ini diambil ketika harga pupuk global melonjak lebih dari 40 persen akibat gangguan pasokan. Penutupan Selat Hormuz sejak Februari 2026—jalur vital sepertiga perdagangan pupuk dunia—serta penghentian ekspor pupuk nitrogen oleh China memperparah tekanan pasar.
Di tengah kondisi itu, pemerintah memilih menurunkan harga pupuk subsidi untuk menjaga daya tanam petani. Kebijakan ini mencakup pupuk urea, NPK, hingga ZA yang menjadi tulang punggung produksi pangan nasional.
Amran mengatakan pendekatan ini bukan sekadar subsidi, melainkan strategi hulu-hilir. Di sisi hulu, pemerintah menekan biaya produksi dengan pemangkasan harga dan deregulasi. Sebanyak 145 aturan distribusi pupuk dipangkas untuk mempercepat penyaluran langsung ke petani.
Distribusi juga didigitalisasi melalui integrasi berbasis KTP dan perluasan jaringan kios hingga ke tingkat desa. Targetnya, seluruh kecamatan sentra pangan terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026.
Di sisi hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram. Skema ini dirancang menjaga margin keuntungan petani di tengah fluktuasi harga global.
“Kebijakan ini memastikan selisih antara biaya produksi dan harga jual tetap menguntungkan petani, bahkan di tengah tekanan harga global,” ujar Amran.
Pemerintah mengklaim penurunan harga pupuk dapat memangkas biaya produksi hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Lebih dari 16 juta petani disebut akan merasakan dampaknya, sekaligus mengurangi risiko kelangkaan akibat distribusi yang timpang.
Selain itu, diversifikasi pasokan sejak 2025 disebut menjadi bantalan penting. Ketergantungan pada satu jalur impor dikurangi, sehingga dampak gangguan global dapat ditekan.
Amran menegaskan, kebijakan ini menjadi pembeda dari respons jangka pendek yang biasa dilakukan banyak negara. “Pendekatan hulu-hilir inilah yang membedakan kebijakan pertanian Presiden Prabowo dari sekadar respons jangka pendek,” katanya.
Di tengah tekanan El Nino dan ketidakpastian global, pemerintah juga mengklaim cadangan beras nasional telah menembus 5 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah.
“Capaian ini merupakan hasil langsung dari kebijakan produksi yang konsisten,” ujar Amran.
Dengan kombinasi subsidi agresif, deregulasi distribusi, dan jaminan harga, pemerintah berupaya menjaga stabilitas produksi pangan nasional—sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah krisis global yang mulai menghantam banyak negara.***
